Jika video itu benar adanya, maka R diduga telah melakukan pelanggaran Pasal 280 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang larangan keterlibatan bagi ASN, Kepolisian, TNI, Kades, Perangkat Desa, BPD.
Selain itu, peraturan lain terkait Netralitas ASN telah diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
“Jika terbukti terlibat politik, oknum R sebagai pelaksana atau tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (3) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)”, tegas Rhodi Irfanto SH, Ketua Harian DPN LIDIKKRIMSUS RI, Sabtu (29/6).
Pewarta : M.Umar
