LSM KPK Nusantara SumSel Akan Gelar Aksi Demo DI BPK RI Pusat

admin

mmcsriwijaya.id ||Lahat – Terkait Dana pada kegiatan Perjalanan Dinas di Pemda /DPRD kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2020 yang di Realisasikan bertepatan pada masa pandemi sekira pukul 15.30 Wib telah di gelar rapat Musyawarah untuk rencana kegiatan Aksi Demo lokasi di lasehan Bu Is rapat yang dipimpin oleh Dodo Arman Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemantau Korupsi Nusantara LSM KPK Nusantara Sumatera Selatan

Hadir pada rapat musyawarah diantara Dodo Arman ketua LSM KPK Nusantara Sumatera Selatan , Ketua Lsm Ratu Adil Indonesia Malik Husaini, Bung Nata Biro Hiri Ketua LSM BAKKIN, dan beberapa rekan perwakilan Media dan Aktifis Lahat sdr. Meri , Jamrul, Amir Syarifudin

Dodo Arman mengatakan Aksi Demo yang akan di gelar tepat nya dihalaman gedung BPK RI Jakarta Pusat pada tanggal 28 febuari 2023 mendatang seperti yang tertuang dalam surat Nomor : 029/DPD/KPKN/II/ 2023. Selalu Koordinator Lapangan sdr. Rahmat Himran, Koordinator Aksi 1(Satu) Sdr. Dodo Arman, Koordinator II (Dua) Sdr. Dadang.SW dengan Massa lebih kurang 150 Orang dengan Perlengkapan Pengeras Suara, Baleho, Spanduk, Pamflet. Selembaran, di iringi Mobil Komando dan Kendaraan Mini bus.

Sebelumnya Pihak mereka sudah menyampaikan Surat kepada Polda Metro Jaya (20-2-2023) mengenai untuk melakukan Aksi Damai di halaman Gedung BPK RI Jakarta Pusat tujuan Aksi tersebut meminta dan mendesak BPK RI Jakarta Pusat untuk turun kelapangan dalam rangka melakukan pemeriksaan ulang ataupun melakukan audit investigasi khususnya mengenai Anggaran kegiatan Perjalanan Dinas di Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan pada Tahun anggaran 2020 dan tidak perlu melibatkan BPK RI Provinsi Sumatera Selatan.

Perlu kita ingat kembali pada Tahun 2020 adalah Masa Pandemi COVID 19 dan terkhusus di kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan pada waktu itu ditetapkan sebagai ZONA MERAH Pemerintah Pusat melarang dan Memberlakukan Pembatasan kegiatan seperti kegiatan Perjalanan Dinas namun dari Temuan kami mengindikasikan adanya dugaan Penyimpangan Dana pada Laporan telah diRealisasikan Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas di beberapa Instansi yang mencapai diatas 90% hingga 100% ( 99,70%) pungkas Dodo.

M. Umar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *