Penyimpangan Dana BLT/DD Dapat Di Katagorikan Pidana Penggelapan (Penipuan)

admin

mmcsrriwijaya.id || Lahat, 18 Februari 2023.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.07. 2021 mengatur tentang Pengunaan ,Penyaluran serta Sangsi Penyimpangan Dana Desa diantara nya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT/DD) Sehingga kepada Pihak Pihak Yang menemukan Penyimpangan, Penyelewengan, Pemotongan Dana Bantuan Lansung Tunai Dana Desa agar melaporkan kepada Penegak Hukum.

Hal yang terjadi di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan diduga terjadi penyimpangan oleh karena itu  berujung Proses Pemeriksaan pihak Kejaksaan Negeri Lahat terkait Data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2022 yang terjadi Kekeliruan Pada Penerima Manfaat an.Sdri.Yarmini dan Sabia, hanya diberikan Kebijakan sebesar Rp 900.000,- dibagi dua masing masing ke 2(Dua) Warga tersebut merima sebesar Rp 450.000,-

Seperti yang disampaikan oleh Abu Kosim Kepala Biro Harian Jaya Pos selaku Kuasa Penerima Sdri. Yarmini ke Pihak Kejaksaan Negeri Lahat di tuangkan dalam surat Nomor : 012/Rdk-JP/II/2023 untuk melakukan Peninjauan Ulang /Cross Cek data Penerma BLT/DD Desa Tanjung Dalam Kecamatan Gumay Talang

Pemerintah Pusat pun menegaskan dari awal kepada Pemerintah Desa agar Transparan terhadap Data Penerima Bantuan sehingga tidak akan menimbulkan Permasalahan yang menyebabkan akan menghambat Penyaluran Dana Bantuan pada Periode Berikut nya dan dapat menghambat Proses Pembangunan Desa dan dapat di Katagorikan Masuk dalam Rana Pidana Penggelapan pasal 372 KUHP Pidana

Mengingat Dana BLT/DD tahun 2022 yang telah di cairkan namun Kedua Warga tidak mendapatkan Hak nya sebagai Penerima Manfaat sesuai Kreteria selain itu dipertanyakan Dana BLT/DD yang tidak disalurkan apakah sudah sesuai ketentuan dari Peraturan yang ada.

M. Umar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *